Text
Volatilitas belanja rill pemerintah kabupaten/kota yang berasal dari ketidakpastian transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat memperburuk perekonomian kabupaten/kota. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal khususnya dari sisi penerimaan (kemampuan fiskal) terhadap tingkat volatilitas belanja rill pemerintah pada 230 kabupaten/kota di Indonesia. Kami membandingkan data sebelum dan sesudah implementasi Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang pemberian kewenangan pajak properti kepada kabupaten/kota. Hasil regresi menunjukkan bahwa semakin tinggi derajat desentralisasi fiskal maka cenderung menurunkan volatilitas belanja rill pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, kami juga menemukan bukti bahwa setelah diberlakukannya regulasi pemberian pajak properti kepada kabupaten/kota maka kemampuan fiskal kabupaten/kota cenderung meningkat, sehingga volatilitas belanja rill pemerintah kabupaten/kota semakin menurun. Kami berargumen hal ini terjadi karena pajak properti merupakan sumber peneriman yang lebih dapat diprediksi, sehingga pemerintah kabupaten/kota tidak terlalu bergantung lagi kepada transfer dari pemerintah pusat untuk melakukan spending.Ada Tabel
Call Number | Location | Available |
---|---|---|
T 032/18 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
Penerbit | Depok: Program Studi Pascasarjana Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 2018 |
---|---|
Edisi | - |
Subjek | Government expenditures Fiscal Decentralization Property tax fiscal capability |
ISBN/ISSN | - |
Klasifikasi | - |
Deskripsi Fisik | x, 64 p, : il, ; 30 cm |
Info Detail Spesifik | - |
Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |