Logo

Pusat Sumber Belajar FEB UI

  • FAQ
  • Berita
  • Rooms
  • Bantuan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Inggris Bahasa Indonesia
  • Search
  • Google
  • Advanced Search
*sometimes there will be ads at the top, just scroll down to the results of this web
No image available for this title

Text

Analisis implementasi kebijakan perekaman kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) di Kota Batu tahun 2016

I Dewa Gede K. Wisana (Pembimbing/Promotor) - ; Manshur, Faisol - ;

Target percepatan penyelesaian perekaman KTP-el semakin mendesak karena penggunaan KTP-el dalam urusan administrasi publik semakin diperluas. Ketuntasan pencatatan penduduk menjadi semakin penting karena data kependudukan kini digunakan sebagai sumber dalam perencanaan kebijakan yang penting peranannya dalam perencanaan pembangunan, inklusi penyampaian layanan dan pemerintahan, inklusi sosial, dan inklusi keuangan. Meskipun telah menerapkan pelayanan perekaman KTP-el dengan tambahan kegiatan pelayanan dan penggunaan mobil keliling, hingga Desember 2016 di Kota Batu masih ada 9% wajib KTP-el yang belum melakukan perekaman, persentase ini masih lebih tinggi jika dibandingkan di tingkat nasional yang sebesar 4,2%. Berbagai penelitian menyebutkan bahwa ada permasalahan implementasi kebijakan KTP-el dalam aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam teori implementasi kebijakan keempat aspek ini sebenarnya telah dikembangkan dalam model oleh Edward III. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat wajib KTP-el belum melakukan perekaman KTP-el di Kota Batu pada tahun 2016 serta mencoba memberikan rekomendasi dalam implementasi kebijakannya. Metode yang digunakan merupakan perpaduan pendekatan kuantitatif dengan penggunaan kuesioner, pendekatan kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam, dan aplikasi konseptual model implementasi kebijakan Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan-alasan yang dikemukakan masyarakat sehingga belum melakukan perekaman KTP-el sebagian besar dikarenakan dan terkait dengan aspek komunikasi, dimana kebijakan dan program KTP-el belum tersampaikan secara jelas dan memadai dari Pemerintah/instansi pelaksana kepada masyarakat. Kendala implementasi kebijakan KTP-el di Kota Batu juga terjadi pada aspek sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Secara garis besar penelitian ini memberikan saran untuk selalu mengutamakan sampainya manfaat KTP-el pada masyarakat dengan terus melakukan koordinasi dan komunikasi secara baik kepada semua pihak yang terkait dalam penggunaan dan implementasi KTP-el dan memperhatikan efektivitas dan efisiensi program/kegiatan pelayanan KTP-el dalam rangka menjangkau golongan masyarakat yang lebih luas.Ada Tabel


Ketersediaan

Call NumberLocationAvailable
T 039/17PSB lt.2 - Karya Akhir1
PenerbitJakarta: Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis U 2017
Edisi-
SubjekRecordings
Indentity card
Policy implementation
Electronic identity card
Edward iii model
ISBN/ISSN-
Klasifikasi-
Deskripsi Fisikxiv, 77 p. : ill. ; 30 cm
Info Detail Spesifik-
Other Version/RelatedTidak tersedia versi lain
Lampiran BerkasTidak Ada Data

Pencarian Spesifik
Where do you want to share?