Text
Opini BPK Dan Korupsi Suap Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia
Penelitian ini termotivasi karena kasus korupsi yang cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, dimana modus suap menempati urutan pertama dalam jumlah kasus korupsi yang paling banyak terjadi. Bahkan, sebanyak 128 kasus suap berstatus inkracht terjadi pada pemerintah daerah yang menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Dengan menggunakan regresi panel Zero Inflated Poisson (ZIP), penelitian ini menelaah korelasi antara opini BPK dengan jumlah kasus korupsi suap pada 478 entitas pemerintah daerah di Indonesia. Dari hasil analisis terhadap 258 kasus suap pada pemerintah daerah yang telah inkracht di KPK dalam kurun waktu 2008-2017, penelitian ini menemukan bahwa tidak ada korelasi antara opini BPK dengan jumlah kasus suap. Hanya kenaikan jumlah belanja modal dan belanja barang jasa yang berhubungan dengan kenaikan jumlah kasus suap. Penelitian ini merekomendasikan agar BPK mempertimbangkan untuk meningkatkan porsi audit belanja dengan prosedur audit yang lebih mengarah pada investigatif serta memasukkan faktor nilai realisasi belanja modal dan belanja barang jasa dalam variabel penentuan objek audit guna mengakomodir celah kecurangan yang meningkat akibat kenaikan nilai belanja.Ada Tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 126/19 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Jakarta: 2019 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Indonesia Corruption Audit Capital expenditure Opinion Bribery Corruption |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | XII, 29 p. ; diagr. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |