Text
Tata Kelola Pemerintahan, Struktur Politik Dan Korupsi Di Indonesia
Hingga saat ini Indonesia masih menghadapi masalah korupsi atas keuangan negara yang masih tinggi meskipun upaya perbaikan sistem laporan keuangan yang berkualitas sudah diterapkan. Di sisi lain, dengan sistem desentralisasi dan pemilihan langsung atas lembaga legislatif dan eksekutif pemerintahan, divided government akan mendorong terjadinya proses checks and balances yang juga dapat mengurangi korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran sistem pelaporan keuangan sebagai bentuk dari good governance dan peran divided government terhadap korupsi. Dengan tidak menggunakan variabel korupsi yang berupa persepsi karena bersifat subjektif dan cenderung bias, studi ini menggunakan data korupsi yang bersifat inkracht sehingga dapat menggambarkan kasus korupsi yang sebenarnya terjadi. Hasil studi menunjukkan bahwa good governance dengan indikator opini BPK yang diperoleh pemerintah kabupaten/kota belum bersifat substantif menggambarkan penggunaan keuangan negara. Akibatnya korupsi masih tetap terjadi pada wilayah yang sudah memperoleh opini terbaik. Sedangkan divided government yang seharusnya mendorong adanya checks and balances justru memunculkan ruang untuk negosiasi dan membuat peluang terjadinya korupsi semakin besar. Terlepas dari hal itu, upaya pemberantasan korupsi pada era pertama presiden Jokowi lebih baik dibandingkan periode sebelumnya.Ada Tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 182/19 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia., 2019 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Corruption Good governance Political Structure Checks And Balances Divided |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | XI, 57 p. ; diagr. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |