Image of Faktor ekonomi dominan penyebab perselisihan hasil Pemilukada tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2011

Text

Faktor ekonomi dominan penyebab perselisihan hasil Pemilukada tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2011

Tingkat permohonan perselisihan hasil pemilukada ke Mahkamah Konstitusi cenderung tinggi. Pada tahun 2013, sebanyak 75% pelaksanaan pemilukada dari berbagai daerah diperkarakan ke MK. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada kepala daerah dalam pengelolaan sejumlah dana dari pemerintah pusat. Dana itu disebut dengan dana perimbangan. Dana ini terdiri dari dana bagi hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewenangan tersebut bukanlah merupakan faktor ekonomi dominan yang menjadi alasan para calon kepala daerah untuk berperkara di MK.Ada tabel

Ketersediaan

Call NumberLocationAvailable
T 367/16PSB lt.2 - Karya Akhir1
Penerbit Jakarta Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI.,
Edisi -
Subjek Economics
Local government finance
Economic factor
Municipal electrical
Dispure
ISBN/ISSN -
Klasifikasi -
Deskripsi Fisik xiii, 46 p. : il. ; 30 cm
Info Detail Spesifik -
Other Version/Related Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas Tidak Ada Data