Text
Respons masyarakat yang berkantor di Jalan Sudirman-Thamrin Jakarta, terhadap penerapan kebijakan jalan berbayar elektronik
Kebijakan jalan berbayar elektronik atau yang juga dikenal dengan Electronic Road Pricing (ERP) merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna mengatasi persoalan kemacetan lalu lintas. Pada skema jalan berbayar elektronik, pengendara mobil pribadi diharapkan meninggalkan mobil pribadinya dan beralih menggunakan angkutan umum massal guna memenuhi kebutuhan perjalanan. Penelitian ini bertujuan menganalisis respons masyarakat yang berkantor di jalan Sudirman-Thamrin, yang setiap harinya harus melewati jalan yang akan diterapkan kebijakan ERP tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 74% pengendara mobil pribadi yang berkantor di kawasan Sudirman sampai dengan MH. Thamrin Jakarta bersedia melewati jalan berbayar elektronik pada besaran tarif awal per-sekali jalan sampai dengan Rp. 35.000,-. Sementara itu, sebanyak 26% pengendara mobil pribadi yang berkantor di kawasan ini tidak bersedia melewati jalan berbayar dan memilih alternatif lain guna memenuhi kebutuhan mobilisasinya, antara lain: beralih menggunakan angkutan umum massal sebagai alat transportasi (14%), tetap menggunakan mobil pribadi namun melewati rute jalan alternatif di luar kawasan jalan berbayar untuk perjalanan dari dan menuju lokasi tujuan (5%), memarkirkan mobil pribadinya di lokasi-lokasi parkir diluar kawasan jalan berbayar (2%), tetap menggunakan mobil pribadinya namun mengubah waktu perjalanan (1%), mengubah lokasi tempat tinggal (1%), dan beralih menggunaan kendaraan pribadi lain seperti sepeda roda dua dan sepeda motor. Hasil analisis menggunakan metode logit juga menunjukkan adanya beberapa faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi respons pengendara mobil pribadi yang berkantor di jalan Sudirman-Thamrin Jakarta dalam menyikapi kebijakan jalan berbayar, yaitu (1) jenis kelamin, dimana lebih banyak perempuan yang cenderung memilih melewati jalan berbayar (2) jenis pekerjaan, dimana lebih banyak pekerja swasta yang bersedia melewati jalan berbayar (3) pengetahuan tentang jalan berbayar, dimana pengendara mobil pribadi yang mengetahui skema kebijakan ini akan cenderung bersedia melewati jalan berbayar, serta (4) pengaruh faktor penghasilan kurang dari Rp 9.999.000,- yang membuat pengendara mobil cenderung untuk tidak bersedia melewati jalan berbayar.Ada Tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 414/16 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Jakarta Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis U., 2016 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Public policy Public transportation Socio Economic factors Roads and highways Electronic road pricing People\'s response |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xii, 95 p. : il. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |