Text
The effect of fiscal decentralization on poverty and inequality in Indonesia
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. Analisis ini menggunakan data panel dari 32 provinsi di Indonesia untuk periode 2006 - 2012. Berbagai indikator desentralisasi fiskal yang digunakan untuk menguji pengaruh potensi desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan dan ketimpangan. Hasil dari estimasi data panel menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal memiliki efek yang berbeda pada kemiskinan dan ketimpangan. Desentralisasi fiskal dengan pendekatan pendapatan sebagai indikator (fd1) memiliki hubungan yang signifikan negatif, dimana kenaikan pada pendapatan utama untuk mengurangi kemiskinan. Hal ini mirip dengan efek desentralisasi fiskal dengan pendekatan perbandingan pengeluaran dan pertumbuhan. Sebaliknya, dengan pendekatan pengeluaran tidak bisa menjelaskan hubungan antar variabel karena hasil yang tidak signifikan. Selain itu, desentralisasi fiskal berpengaruh beragam pada ketimpangan. Menurut indikator desentralisasi fiskal 1 dan 2, itu menunjukkan efek positif namun tidak signifikan. Ini berarti bahwa peningkatan pada pendapatan dan pengeluaran tidak berpengaruh pada ketimpangan. Hal ini berbeda dengan efek pada indikator desentralisasi fiskal 3 dimana semakin meningkat cenderung meningkatkan ketimpangan. Selain itu, analisis menggunakan variabel tingkat defisit yang tidak dapat menjelaskan efek terhadap kemiskinan dan ketimpangan. Studi kasus dari Nusa Tenggara Provinsi menunjukkan bahwa kemiskinan desentralisasi fiskal menurun, sedangkan ketimpangan cenderung berfluktuatif dan cenderung meningkat. Desentralisasi fiskal diyakini memiliki peran penting dalam rangka pembangunan yang telah dicapai. Karakteristik Indonesia dengan keragaman telah mendorong pemerintah untuk melaksanakan desentralisasi fiskal. Selain itu, masalah kemiskinan dan ketimpangan masih dihadapi Indonesia dalam dekade terakhir. Tantangan bagi pemerintah adalah bagaimana menghasilkan kebijakan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan. Memahami hubungan antara desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan dan ketimpangan bisa menjadi pertimbangan untuk kebijakan yang lebih baik pada pembangunan.Ada tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 467/14 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok: Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2014 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Poverty Fiscal Decentralization Inequality Nusa Tenggara |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xii, 75 p. : il. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |