Image of Analisis pemberlakuan per-24/PJ/2010 tentang perubahan per-61/PJ/2009 terhadap persyaratan administrasi dalam pemanfaatan tax treaty di Indonesia (Suatu tinjauan untuk meningkatkan kepastian hukum, memenuhi rasa keadialan dan mencegah double taxation dan double non taxation)

Text

Analisis pemberlakuan per-24/PJ/2010 tentang perubahan per-61/PJ/2009 terhadap persyaratan administrasi dalam pemanfaatan tax treaty di Indonesia (Suatu tinjauan untuk meningkatkan kepastian hukum, memenuhi rasa keadialan dan mencegah double taxation dan double non taxation)

Tesis ini menganalisis dampak PER-24/PJ/2010 terhadap kepastian hukum dan apakah persyaratan administrasi PER-24/PJ/2010 ini telah memenuhi rasa keadilan dan didasari ?good faith? sesuai pasal 31 ayat 1 Vienna Convention on the Law of Tax Treaties (VCLT) dan OECD Model. Hasilnya PER-24/PJ/2010 memberikan panduan administratif pemanfaatan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda di Indonesia, namun persyaratan administratif yang diatur di dalamnya dapat menghalangi pemanfaatan tax treaty oleh Wajib Pajak Luar Negeri di Indonesia sehingga ?good faith? dalam pasal 31 VCLT tidak dapat terpenuhi. Proses pengadaan Surat Keterangan Domisili (SKD) memakan waktu karena berhubungan dengan otoritas pajak negara lain. PER-24/PJ/2010 hendaknya direvisi dengan menambahkan sanksi administrasi bagi yang tidak melampirkan SKD sesuai batas waktu yang dipersyaratkanAda tabel

Ketersediaan

Call NumberLocationAvailable
T 482/14PSB lt.2 - Karya Akhir1
Penerbit Jakarta Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.,
Edisi -
Subjek Taxation
Tax treaties
Double taxation
ISBN/ISSN -
Klasifikasi -
Deskripsi Fisik xi, 98 p ; 30 cm
Info Detail Spesifik -
Other Version/Related Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas Tidak Ada Data