Text
Analisis kebijakan penguatan sistem inovasi daerah : dengan pendekatan AHP
Capaian kesejahteraan suatu negara tidak lagi hanya tergantung pada sumber daya alam yang dimiliki. Kemajuan teknologi yang tercermin dari tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi telah lama dipahami sebagai faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Sistem inovasi menjadi penting dalam mengakomodir kebutuhan pengembangan dan distribusi ilmu pengetahuan yang sangat dibutuhkan sebagai bahan bakar utama kemajuan perekonomian dalam era Knowledge Based Economy ini. Keberagaman potensi lokal antar wilayah di Indonesia yang cukup besar memerlukan sistem inovasi yang dapat mengakomodir hal tersebut, sehingga memunculkan pengembangan wacana Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Dengan berkembangnya SIDa di seluruh daerah akan mendorong capaian inovasi nasional pula. Dengan keterbatasan regulasi dalam implementasi SIDa yang masih dini ini, namun persaingan global terus terbuka, tak dapat dihindari dan semakin kompetitif. Karena itu dibutuhkan berbagai kebijakan yang tepat sebagai langkah-langkah sistemik implementasi inovasi. Dengan menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) disusun hirarki arah kebijakan penguatan SIDa yang dapat segera diberi arahan ataupun regulasi lebih lanjut oleh Pemerintah Pusat dengan meminta expert untuk mengisi kuisioner yang disusun lalu dilakukan pembobotan. Hasilnya kriteria pendanaan menjadi faktor yang dianggap penting untuk dikuatkan dibandingkan kriteria lainnya. Sehingga dalam hirarki arah kebijakan keseluruhan, penataan APBD dan APBN untuk SIDa menjadi arah kebijakan prioritas pertama dan kedua dan kemudian baru dilanjutkan dengan arah kebijakan yang merupakan bentuk komitmen pelaksanaan SIDa di daerah yakni Penyusunan Roadmap, RPJMD dan RKPD di daerah sebagai prioritas ketiga. Meskipun penyusunan Roadmap, RPJMD dan RKPD di daerah merupakan kunci komitmen pelaksanaan penguatan SIDa di daerah, namun jika dukungan regulasi maupun petunjuk pelaksanaannya dirasa lebih memadai dibandingkan arah kebijakaan terkait penataan pendanaan, maka memungkinkan jika arah kebijakan penataan pendanaan diprioritaskan untuk diberi aturan lebih lanjut.Ada Tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 554/15 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Jakarta Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis U., 2015 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Policy making Economic growth Innovation Technology Analytical hierarchy process Regional innovation systems |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xiv, 78 p. : ill. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |