Text
Kebijakan sinergi BUMN dalam perpectif kebijakan dann ekonomi persaingan usaha : Studi kasus perusahaan terafiliasi BUMN di industri jasa teknologi informasi
Dalam menghadapi perekonomian yang semakin global, Pemerintah menginginkan BUMN-BUMN memiliki daya saing. Untuk mewujudkan hal tersebut, upaya yang dilakukan Pemerintah adalah dengan mengeluarkan kebijakan yang mendorong terjadinya sinergi di antara BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan Perusahaan Terafiliasi BUMN. Kebijakan untuk mendorong terjadinya Sinergi BUMN tersebut, saat ini diterapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor: Per-15/MBU/2012. Sinergi yang dimaksud dalam peraturan tersebut pada dasarnya adalah dorongan untuk saling melakukan penunjukan langsung di antara BUMN, anak perusahaan dan perusahaan terafiliasinya. Terhadap hal tersebut, KPPU menilai Kebijakan Sinergi BUMN bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang utamanya tercermin dalam putusan dan saran atas perkara nomor 07/KPPU-I/2013. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perspektif kebijakan dan ekonomi persaingan usaha terhadap Kebijakan Sinergi BUMN. Guna menjawab hal tersebut, penelitian ini akan melakukan analisis dengan menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif dengan pembatasan studi pada industri jasa teknologi informasi. Data kualitatif dianalisis dengan menggunakan metode penelitian non-doctrinal legal research, sedangkan data kuantitatif dianalisis dengan cara melakukan perhitungan konsentrasi industri. Dari analisis kualitatif yang dilakukan, dapatlah disimpulkan bahwa secara material Kebijakan Sinergi BUMN memiliki beberapa kekurangan yang dapat berdampak terhadap kompetisi ataupun efisiensi. Kendati demikian, oleh karena secara legal formal Kebijakan Sinergi BUMN tetap dapat dilakukan maka diperlukan beberapa perbaikan dalam aturan pelaksanaannya sehingga Kebijakan Sinergi BUMN menjadi tidak berpotensi merugikan persaingan secara luas. Adapun dari pengolahan data kuantitatif yang dilakukan, dapat diketahui bahwa pada industri jasa teknologi informasi khususnya pasar data center services, Kebijakan Sinergi BUMN dapat berpotensi membatasi persaingan. Hal tersebut terlihat dari angka pertumbuhan kinerja pelaku usaha pesaing, meningkatnya penguasaan pasar dan rendahnya efisiensi Perusahaan Terafiliasi BUMN.Ada tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 565/15 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Jakarta: Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI 2015 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Public policy Antitrust Information industry Public enterprise Government corporation |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xiii, 90 p. : il. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |