Text
Analisis kesediaan masyarakat menerima program konsulidasi tanah perkotaan pada kawasan permukinan barat : Studi kasus RW 014 kelurahan kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat
Konsolidasi tanah perkotaan (KTP) di berbagai kota dan ibukota negara dunia sudah banyak berhasil dilaksanakan, namun hingga kini di Kota Jakarta masih belum terealisasi. Salah satu faktor penentu berhasilnya penetapan lokasi berawal dari adanya kesediaan, minat awal dan kesepakatan masyarakat. Sasaran utama KTP di wilayah perkotaan adalah dalam rangka peremajaan permukiman kumuh. Salah satu lokasi permukiman kumuh berat yang terdapat di Wilayah DKI Jakarta adalah RW 014 Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah masyarakat perkotaan di Jakarta, khususnya masyarakat yang bertempat tinggal pada kawasan permukiman kumuh berat di RW 014 Kelurahan Kebon Melati bersedia untuk menerima program KTP, berapa besar prosentase yang bersedia dan tidak bersedia, variabel-variabel apa saja yang berpengaruh dan apakah adanya jaminan mendapatkan satuan unit rumah susun, relokasi dan ganti rugi biaya relokasi berpengaruh positif terhadap kesediaan masyarakat untuk menerima program konsolidasi tanah perkotaan (dalam bentuk rencana pembangunan rumah susun). Penelitian ini menggunakan pendekatan survei dengan menggunakan kuesioner yang berasal dari 100 sampel responden. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dan analisis regeresi berganda model logit untuk mengetahui variabel-variabel yang diduga berpengaruh terhadap kesediaan masyarakat untuk menerima program konsolidasi tanah perkotaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesediaan masyarakat untuk ikut program KTP cukup tinggi, yakni sebesar 64%. Adapun variabel-variabel yang signifikan berpengaruh adalah umur, jenis kelamin, pekerjaan, asal daerah, jumlah keluarga, luas tanah, jumlah lantai bangunan, lama tinggal, umur bangunan, jumlah kamar, adanya jaminan mendapatkan SHMRSS dan adanya jaminan ganti rugi biaya relokasi. Untuk mendapatkan tingkat kesediaan yang lebih tinggi, perlu dilakukan berbagai upaya (misal kegiatan sosialisasi) yang lebih baik oleh pemerintah. Selain itu, pelaksanaan program KTP dalam bentuk rencana pembangunan rumah susun perlu pendekatan paradigma baru sehingga dapat dilaksanakan dan tepat sasaran.Ada tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 582/13 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Jakarta: Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI 2013 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Land Urban development Area planning & development Urban land consolidasi Socio economic factors |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xiii, 136 p. : il. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |