Text
Analisis kebijakan pendidikan menengah : Studi kasus kebijakan perubahan proporsi sekolah menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan
Pada tahun 2005 Kemdikbud mengeluarkan kebijakan penguatan pendidikan vokasional, yaitu target perbandingan 70:30, untuk 70 persen jumlah siswa SMK lebih banyak daripada jumlah siswa SMA pada tahun 2015. Argumentasi kebijakan tersebut adalah mengatasi masalah ketenagakerjaan yang berkaitan dengan keterampilan yang spesifik dan mengentaskan pengangguran. Sampai beberapa tahun terakhir ini, jumlah siswa dan sekolah SMK tumbuh relatif cepat. Konsekuensinya anggaran yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan pendidikan SMK jumlahnya lebih besar daripada SMA. Namun data menunjukkan bahwa tingkat pengangguran lulusan SMK masih lebih tinggi dari lulusan SMA, sedangkan tingkat upah tidak berbeda signifikan. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis biaya-manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran tamatan SMA dengan SMK tidak terlalu besar perbedaannya, dan perubahan proporsi jumlah siswa 70:30 merupakan kebijakan yang kurang tepat. Ada tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 594/15 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Jakarta: Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI 2015 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Cost benefit analysis Educational evaluation Middle school General nigh school |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xiv, 93 p. : il. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |