Logo

Pusat Sumber Belajar FEB UI

  • FAQ
  • Berita
  • Rooms
  • Bantuan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Inggris Bahasa Indonesia
  • Search
  • Google
  • Advanced Search
*sometimes there will be ads at the top, just scroll down to the results of this web
No image available for this title

Text

Should the ASEAN-5 countries bilaterally coordinate fiscal and monetary policies? An application of the modified Liu and Pappa?s two-country new open economy macro model

Sugandi, Eric Alexander - ; Dr. Arie Damayanti S.E., M.Sc (Penguji) - ; Dr. Ir. Mahjus Ekananda MSE., MM (Penguji) - ; Ir. Sugiharso Safuan M.E., Ph.D (Pembimbing/Promotor) - ; Prof. Dr. Nachrowi M.Sc., M.Phil. (CoPromotor) - ; Dominicus Savio Priyarsono M.Si., Ph.D. (CoPromotor) - ; Prof. Susijati B. Hirawan S.E., M.Sc., Ph.D (Penguji) - ; Dr. Beta Yulianita Gitaharie S.E., M.E (Penguji) - ; Dr. Telisa Aulia Falianty S.E., M.E (Penguji) - ;

Dengan memperhatikan tren integrasi ASEAN, studi pada disertasi ini meneliti potensi keuntungan atau kerugian dari koordinasi bilateral kebijakan fiskal dan moneter di antara negara-negara ASEAN-5. Studi ini menggunakan versi modifikasi dari model makroekonomi dua negara yang dibangun oleh Liu dan Pappa serta kerangka model teori permainan (dengan asumsi interaksi antaragen terjadi hanya satu kali dan semua agen memiliki informasi yang sempurna) untuk menentukan kelayakan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter di antara negara-negara ASEAN-5. Dengan menggunakan asumsi-asumsi ketat bahwa eksternalitas dari koordinasi kebijakan bilateral hanya akan dinikmati oleh kedua negara yang berpartisipasi dan bahwa suku bunga adalah satu-satunya instrumen kebijakan moneter yang ada, studi ini menghitung tingkat kesejahteraan potensial dari koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Hasil studi ini menunjukkan bahwa secara relatif Indonesia adalah partner potensial terbaik untuk koordinasi kebijakan bagi Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Sementara itu, Filipina adalah partner potensial terburuk untuk koordinasi kebijakan bagi Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Walaupun demikian, jika dianalisis dengan kerangka model teori permainan, studi ini menemukan bahwa secara umum koordinasi kebijakan fiskal dan moneter bukanlah pilihan yang layak dilakukan oleh negara-negara ASEAN-5. Studi ini melihat adanya kecenderungan negara dengan skala ekonomi yang lebih besar akan memilih untuk tidak melakukan koordinasi kebijakan dengan negara yang lebih kecil, sementara negara yang lebih kecil akan memilih bekerja sama dengan negara yang lebih besar. Studi ini juga menemukan bahwa karakteristik antanegara yang berbeda menjadi tantangan bagi koordinasi kebijakan di antarnegara ASEAN-5. Walaupun perubahan karakteristik secara individual dapat mengubah level kesejahteraan dari dua negara yang terlibat dalam koordinasi kebijakan, analisis sensitivitas dalam studi ini menunjukkan bahwa bagi negara dengan skala ekonomi yang lebih besar, strategi non-kerjasama cenderung lebih menguntungkan daripada strategi bekerja sama. Dengan demikian, studi ini menunjukkan kemungkinan yang rendah bagi koordinasi kebijakan fiskal dan moneter di antara negara ASEAN-5. Kesimpulan studi ini bukan kesimpulan akhir bagi kelayakan koordinasi kebijakan di antara negara ASEAN-5. Bukti empiris menunjukkan adanya koordinasi kebijakan antarnegara ASEAN-5 yang tidak melibatkan instrumen suku bunga, misalnya koordinasi di bidang perdagangan dan pembentukan cadangan devisa bersama..Printed Material


Ketersediaan

Call NumberLocationAvailable
DEK 0069PSB lt.dasar - Pascasarjana1
PenerbitDepok: Universitas Indonesia 2016
Edisi-
SubjekMacroeconomic policy
International PCoordination
Open Economy Macroeconomics
ISBN/ISSN-
Klasifikasi-
Deskripsi Fisikxv, 150 p. : ill. ; 29 cm.
Info Detail Spesifik-
Other Version/RelatedTidak tersedia versi lain
Lampiran BerkasTidak Ada Data

Pencarian Spesifik
Where do you want to share?