Text
Aspek equity pengenaan PPN atas barang kebutuhan pokok di Indonesia dan potensi penerimaan negara
Reformasi Pajak di Indonesia melalui UU HPP telah menghapus Barang Kebutuhan Pokok dari daftar barang yang dikecualikan PPN, sehingga berpotensi dikenakan PPN dikemudian hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek equity dari kebijakan PPN atas barang kebutuhan pokok di Indonesia dan potensi penerimaan negara. Dengan menggunakan model permintaan Almost Ideal Demand System (AIDS) dan estimasi menggunakan Iterated Linear Least-Square (ILLS), penulis menganalisis pola distribusi pengeluaran dengan 3 skema kebijakan PPN menggunakan pendekatan respon perilaku (behavioral response) dan mempertimbangkan produksi pangan sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema pengenaan PPN terhadap semua jenis barang kebutuhan pokok akan bersifat regresif, skema pengenaan PPN sebagian barang kebutuhan pokok akan lebih kurang regresif dan skema tarif subsidi PPN 1% dan 3% akan semakin memperburuk aspek equity. Penulis juga mengestimasi potensi penerimaan negara dari skema kebijakan tersebut dan menemukan bahwa potensi penerimaan untuk skema kebijakan PPN atas semua Barang Kebutuhan Pokok adalah Rp.146 Triliun, skema kebijakan PPN sebagian Rp. 67 Triliun, sedangkan skema kebijakan PPN Tarif Subsidi hanya sebesar Rp. 14 dan Rp.41 Triliun dalam setahun.
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| EK 1736 | PSB lt.dasar - Pascasarjana (Tesis & Disertasi) | 1 |
| Penerbit | Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2022 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Equity Value added taxes Basic Foodstuffs Potential VAT Revenue own-source food production |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | NONE |
| Deskripsi Fisik | x, 91p; chart, tables, graphics, appendix, 30cm |
| Info Detail Spesifik | Tesis PPIE |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |