Image of Aspek equity pengenaan PPN atas barang kebutuhan pokok di Indonesia dan potensi penerimaan negara
Request Access

Text

Aspek equity pengenaan PPN atas barang kebutuhan pokok di Indonesia dan potensi penerimaan negara

Reformasi Pajak di Indonesia melalui UU HPP telah menghapus Barang Kebutuhan Pokok dari daftar barang yang dikecualikan PPN, sehingga berpotensi dikenakan PPN dikemudian hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek equity dari kebijakan PPN atas barang kebutuhan pokok di Indonesia dan potensi penerimaan negara. Dengan menggunakan model permintaan Almost Ideal Demand System (AIDS) dan estimasi menggunakan Iterated Linear Least-Square (ILLS), penulis menganalisis pola distribusi pengeluaran dengan 3 skema kebijakan PPN menggunakan pendekatan respon perilaku (behavioral response) dan mempertimbangkan produksi pangan sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema pengenaan PPN terhadap semua jenis barang kebutuhan pokok akan bersifat regresif, skema pengenaan PPN sebagian barang kebutuhan pokok akan lebih kurang regresif dan skema tarif subsidi PPN 1% dan 3% akan semakin memperburuk aspek equity. Penulis juga mengestimasi potensi penerimaan negara dari skema kebijakan tersebut dan menemukan bahwa potensi penerimaan untuk skema kebijakan PPN atas semua Barang Kebutuhan Pokok adalah Rp.146 Triliun, skema kebijakan PPN sebagian Rp. 67 Triliun, sedangkan skema kebijakan PPN Tarif Subsidi hanya sebesar Rp. 14 dan Rp.41 Triliun dalam setahun.

Ketersediaan

Call NumberLocationAvailable
EK 1736PSB lt.dasar - Pascasarjana (Tesis & Disertasi)1
Penerbit Depok Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.,
Edisi -
Subjek Equity
Value added taxes
Basic Foodstuffs
Potential VAT Revenue
own-source food production
ISBN/ISSN -
Klasifikasi NONE
Deskripsi Fisik x, 91p; chart, tables, graphics, appendix, 30cm
Info Detail Spesifik Tesis PPIE
Other Version/Related Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas Tidak Ada Data