Tesis
Motivasi dan Kendala Pengelolaan Kas Daerah: Studi pada Tiga Pemerintah Daerah di Pulau Jawa
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi fenomena berupa idle cash yang relatif signifikan di rekening daerah dan motivasi yang mendasarinya. Jumlah tersebut antara lain berasal dari transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai belanja daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan pengarsipan, observasi, dan wawancara. Unit analisis berupa multiple embedded unit analysis pada tiga pemerintah daerah di Pulau Jawa dengan kepemilikan kas yang relatif cukup signifikan dan besaran nilai transfer dana perimbangan. Institutional Logics dijadikan landasan untuk mengetahui logika yang memengaruhi kebijakan kepemilikan kas menganggur pada sektor publik dan dikombinasikan dengan Expected Comparative Utility Theory dalam rangka menggali tindakan risk aversion atas proses pengambilan kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya logika yang berkompetisi (competing logics) antara regulasi dengan Standard Operating Procedures dan rutinitas kegiatan dalam mengelola kas berakibat pada posisi kas berlebih yang signifikan dalam rekening. Pemerintah daerah dihadapkan pada situasi di mana kas yang dihimpun dari pendapatan dapat disalurkan segera untuk membayar tagihan yang timbul dengan tetap mematuhi peraturan. Logika dominan (overarching logics) atas kondisi tersebut adalah aktivitas rutin pengelolaan kas yang dilakukan pemerintah daerah dengan menitikberatkan pada aspek likuiditas. Pemahaman regulasi yang kurang komprehensif disertai perencanaan kas yang kurang akurat dan pengajuan tagihan belanja oleh SKPD yang cenderung dilakukan di akhir periode menjadi faktor utama terjadinya kelebihan kas yang kemudian ditempatkan dalam deposito. Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah daerah dapat mengimplementasikan suatu sistem yang dapat meningkatkan akurasi perencanaan kas yang pada akhirnya dapat mengubah perilaku SKPD. Lebih lanjut, penempatan kas berlebih dalam deposito pada Bank BUMN/BPD dengan sistem tanpa penalti dan tidak menggunakan instrumen investasi jangka pendek lainnya merupakan kebijakan rasional yang diambil dan berpedoman kepada regulasi guna menghindari risiko kesalahan pengelolaan kas. Dengan demikian, tindakan risk aversion tersebut dapat melindungi pemerintah daerah dari adanya risiko kerugian daerah maupun sanksi.
Call Number | Location | Available |
---|---|---|
T 106/21 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
Penerbit | Jakarta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia., 2021 |
---|---|
Edisi | - |
Subjek | Local government Cash management institutional logics Idle cash Expected comparative utility theory |
ISBN/ISSN | - |
Klasifikasi | NONE |
Deskripsi Fisik | xiv, 93 p. ; chart, tables, graphics, appendix, 30cm |
Info Detail Spesifik | Tesis MAKSI |
Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |