Tesis
Governance Of The Education Budget At The District Level On Access To Basic Education In Indonesia
Untuk memenuhi amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur kewajiban 20 % untuk belanja pendidikan dari APBN dan APBD serta menyikapi keterbatasan kapasitas fiscal yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat, maka dibutuhkan peran pemerintah daerah untuk turut berpartisipasi menyediakan anggaran Dana Daerah untuk pendidikan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini menganalisis dampak Tata Kelola pada anggaran pendidikan yang bersumber dari Dana Daerah pemerintah kabupaten/kota terhadap akses pendidikan dasar di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, belanja pendidikan pemerintah tidak dipisahkan menurut sumber anggaran. Sehingga penelitian ini juga mengoperasikan satu persamaan lagi yang menggabungkan sumber anggaran pendidikan pemerintah pusat dan daerah. Dengan menggunakan data panel di 455 kabupaten/kota di Indonesia sepanjang pengamatan tahun 2017-2019, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dana Daerah terhadap akses pendidikan dasar mengikuti peran anggaran pendidikan pemerintah yang menggabungkan sumber anggaran pemerintah pusat dan daerah. Dimana semakin baik tata kelola pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola anggaran pendidikan pada tahap perencanaan dan penganggarannya, maka semakin tinggi akses ke pendidikan dasar. Dampak positif dan signifikan ini hanya berpengaruh terhadap APM SMP, sedangkan pada APM SD tidak demikian.
Call Number | Location | Available |
---|---|---|
T 002/23 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
Penerbit | Depok: Program Studi Pascasarjana Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Indonesia 2023 |
---|---|
Edisi | - |
Subjek | Education Governance Districts Central government budget Local government budget |
ISBN/ISSN | - |
Klasifikasi | NONE |
Deskripsi Fisik | xi, 91 p. ; bib., 25 cm |
Info Detail Spesifik | Tesis |
Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |