Text
Pengalihan kewenangan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Indonesia, pada tahun 2014, memberikan keleluasaan kepada pemda untuk mengelola PBB-P2 antara lain pengaturan tarif, NJOP, NJOPTKP dan sebagainya, sebagai wujud desentralisasi dan upaya meningkatkan Penerimaan Asli Daerah. terdapat dua kelompok daerah, yaitu kelompok yang mengubah peraturan perpajakan dan kelompok yang tidak, keduanya memiliki kecenderungan penerimaan yang berbeda, maka dilakukan penelitian berjudul the impact of tax structure change to Indonesia PBB-P2 compliance rate in 2014 to 2019. Menggunakan regresi panel Fixed Effect, hasilnya adalah perubahan skema tarif tunggal menjadi multi tarif, perubahan nilai tarif dan perubahan batas NJOPTKP, berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan.
Call Number | Location | Available |
---|---|---|
EK 1772 | PSB lt.dasar - Pascasarjana | 1 |
Penerbit | Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2022 |
---|---|
Edisi | - |
Subjek | Compliance rate decentralization of PBB-P2 panel fixed effect regional level regional tax regulation |
ISBN/ISSN | - |
Klasifikasi | NONE |
Deskripsi Fisik | x, 72p; chart, tables, graphics, appendix, 30cm |
Info Detail Spesifik | TESIS PPIE |
Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |