Tesis
Kerangka Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan unsur Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian dalam mengatasi temuan berulang pada Instansi X dan memberikan rekomendasi untuk mengantisipasi temuan berulang kembali. Instansi X merupakan satuan kerja (satker) yang dibentuk untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian visi dan misi Kementerian P. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2020 – 2021 menunjukkan bahwa dari 11 temuan yang didapat, 9 merupakan temuan atas kelemahan sistem pengendalian internal. Terdapat temuan berulang pada pelaksanaan penyaluran bantuan yang merupakan program prioritas nasional. Temuan tersebut antara lain duplikasi penerima bantuan, terdapat dana bantuan yang belum disalurkan pada akhir periode pelaporan dan pengelolaan pertanggungjawaban penyaluran bantuan yang belum memadai. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan strategi studi kasus problem solving. Perolehan data dilakukan melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi. Analisis dalam penelitian ini dibatasi pada komponen Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dalam kaitannya dengan temuan berulang akibat kelemahan pengendalian internal, pelaksanaan Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian pada Instansi X belum cukup memadai. Kelemahan pelaksanaan unsur Penilaian Risiko berada pada identifikasi risiko yang belum menyeluruh. Risiko terkait duplikasi penerima bantuan dan pengelolaan pertanggungjawaban penyaluran bantuan belum teridentifikasi pada Peta Risiko Instansi X sehingga perlu penambahan risiko-risiko tersebut. Kelemahan pelaksanaan unsur Kegiatan Pengendalian berada pada reviu kinerja yang belum menyeluruh, belum adanya sistem yang mengakomodasi pemadanan data untuk mencegah duplikasi penerima bantuan, belum ada mekanisme pengendalian pertanggungjawaban bantuan, otorisasi belum memadai, pencatatan belum akurat, dan dokumentasi belum memadai. Untuk mengatasi hal tersebut, Instansi X perlu melakukan reviu kinerja secara menyeluruh, membangun sistem informasi bersama instansi lain dalam pemadanan data penerima bantuan, menambahkan fitur pelaporan pengembalian bantuan pada aplikasi bantuan yang telah tersedia, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait penyaluran bantuan, melakukan verifikasi dan rekonsiliasi berkala terhadap pencatatan pelaporan penyaluran bantuan, serta melengkapi dokumen terkait penyaluran bantuan dan mengarsipkan dokumen hasil tindak lanjut dengan baik.
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 244/23 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Jakarta Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia., 2023 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Internal control Government institution Government Internal Control System Recurring audit finding |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | NONE |
| Deskripsi Fisik | xii, 79 p. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | Tesis |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |