Tesis
Peraturan mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah mengalami perubahan dengan berlakunya Undang-undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Salah satu perubahan yang terdapat dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah perubahan batubara dari barang tidak kena pajak menjadi barang kena pajak. Perubahan tersebut akan berdampak pada adanya tambahan kewajiban pelaporan dan juga beban pemungutan PPN pada perusahaan Batubara. Dari segi pengkreditan pajak masukan, perusahaan dapat memilih untuk dikreditkan sehingga mengurangi pajak keluaran atau dibebankan sehingga mengurangi laba perusahaan. Penelitian ini dilakukan untuk dapat mengetahui implementasi UU HPP terhadap kewajiban PPN PT XYZ dan dampak implementasi UU HPP terhadap kinerja keuangan PT XYZ. PT XYZ merupakan salah satu perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang pertambangan batubara. Data yang digunakan dalam penelitian ini data primer yang berupa hasil wawancara dan data sekunder yang berupa dokumentasi terkait pengenaan batubara sebagai barang kena pajak. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa perubahan perlakuan batubara dari bukan barang kena pajak (BKP) menjadi BKP berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dengan masuknya batubara menjadi BKP perusahaan harus menyesuaikan manajemen perpajakannya apakah akan mengkreditkan pajak masukan ataukah membiayakan pajak masukannya tersebut.
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 250/23 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Jakarta: Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2023 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Coal Tax management Tax regulation harmonization Taxable goods Value-Added Tax (VAT) |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | NONE |
| Deskripsi Fisik | xi, 62 p. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | Tesis |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |