Logo

Pusat Sumber Belajar FEB UI

  • FAQ
  • Berita
  • Rooms
  • Bantuan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Inggris Bahasa Indonesia
  • Search
  • Google
  • Advanced Search
*sometimes there will be ads at the top, just scroll down to the results of this web
UNIVERSITAS INDONESIA
EVALUASI PENERAPAN BATASAN
PEREDARAN BRUTO TERTENTU
TIDAK DIKENAKAN PAJAK
PENGHASILAN FINAL (STUDI
KASUS KPP PRATAMA JAK...
TESIS
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2023
Request Access

Tesis

Evaluasi Penerapan Batasan Peredaran Bruto Tertentu Tidak Dikenakan Pajak Penghasilan Final (Studi Kasus KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo)

Yolla Angela Rulianty Sibarani - ; Siti Nuryanah (Penguji) - ; Yulianti (Penguji) - ; Arifin Rosid (Pembimbing/Promotor) - ;

UMKM memiliki peran yang besar bagi perekonomian Indonesia, namun fakta tersebut tidak sesuai dengan kontribusi pajaknya. Penerimaan pajak yang rendah dari sektor UMKM tersebut menggambarkan kepatuhan perpajakan yang juga rendah. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan batasan sebesar Rp 500 Juta tidak dikenakan Pajak Penghasilan Final untuk WP OP UMKM yang diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 2022. Evaluasi dilakukan menggunakan kriteria yang diterbitkan oleh OECD (2021) yaitu relevansi, efektivitas, dampak dan koherensi. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus jenis evaluasi dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Objek studi kasus adalah KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo yang memiliki jumlah Wajib Pajak UMKM terbanyak di wilayah Jakarta Timur. Pada penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data berupa data sekunder, studi pustaka dan data primer.

Data sekunder yang digunakan yaitu tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM KPP Pratama Pasar Rebo dalam 5 (lima) tahun terakhir yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak. Data primer adalah hasil wawancara mendalam kepada beberapa pihak yang berhubungan langsung dengan penerapan kebijakan tersebut, yaitu Wajib Pajak dan pemerintah. Dasar pemilihan narasumber adalah purposive sampling dan wawancara dilakukan dengan cara semi-terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan batasan Rp 500 Juta memenuhi kebutuhan namun belum dapat dikatakan tepat untuk kondisi UMKM saat ini. Kebijakan tersebut memberikan kemudahan dan keadilan bagi Wajib Pajak. Selain itu kebijakan tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan formal serta selaras dengan kebijakan perpajakan lainnya.


Ketersediaan

Call NumberLocationAvailable
T 663/23PSB lt.2 - Karya Akhir1
PenerbitJakarta: Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2023
Edisi-
SubjekTax compliance
Policy evaluation
MSMEs
Gross income limits
OECD criteria
ISBN/ISSN-
KlasifikasiNONE
Deskripsi Fisikxiv, 142 p. : il. ; 30 cm.
Info Detail SpesifikTesis
Other Version/RelatedTidak tersedia versi lain
Lampiran BerkasTidak Ada Data

Pencarian Spesifik
Where do you want to share?