Logo

Pusat Sumber Belajar FEB UI

  • FAQ
  • Berita
  • Rooms
  • Bantuan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Inggris Bahasa Indonesia
  • Search
  • Google
  • Advanced Search
*sometimes there will be ads at the top, just scroll down to the results of this web
UNIVERSITAS INDONESIA
ANALISIS SENGKETA PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK PADA
PERUSAHAAN PANAS BUMI
TESIS
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2023
Request Access

Tesis

Analisis Sengketa Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Perusahaan Panas Bumi

Kusnanda Imam Zarwani - ; Dwi Martani (Pembimbing/Promotor) - ; Nanda Ayu Wijayanti (Penguji) - ; Siti Nuryanah (Penguji) - ;

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pengusahaan panas bumi di Indonesia, pemerintah memberikan kuasa pengusahaan panas bumi kepada pihak swasta dalam bentuk Kontrak Operasi Bersama. Pengusahaan panas bumi oleh swasta ini memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara bukan pajak dalam bentuk Setoran Bagian Pemerintah. Kontraktor panas bumi menghitung sendiri kewajiban Setoran Bagian Pemerintah ini. Dalam rangka menguji kesesuaian Setoran Bagian Pemerintah dengan ketentuan yang berlaku dilakukan audit kepatuhan. Berdasarkan hasil audit kepatuhan tersebut, Surat Ketetapan PNBP panas bumi ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Sengketa antara Kontraktor panas bumi dengan Pemerintah atas Surat Ketetapan PNBP panas bumi ini terjadi sejak tahun 2013. Penelitian bertujuan mengidentifikasi jenis sengketa, penyebab utama sengketa PNBP panas bumi dan usulan rekomendasi perbaikan. Penelitian ini adalah studi kasus diagnosa masalah dengan pendekatan kualitatif. Analisis dilakukan dengan tinjauan literatur dan analisis dokumen sengketa PNBP panas bumi. Wawancara dilakukan untuk konfirmasi hasil tinjauan literatur dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa PNBP panas bumi disebabkan karena perbedaan interpretasi, aturan yang tidak jelas, masalah pembuktian, dan ketidaksepakatan antara Kontraktor panas bumi dengan pemeriksa. Penerbitan Peraturan Pemerintah berkaitan dengan biaya operasi yang dapat dibebankan dalam pengusahaan panas bumi diharapkan dapat meminimalisir adanya sengketa atas PNBP panas bumi pada masa yang akan datang dan meningkatkan kepastian hukum sebagai upaya peningkatan iklim investasi panas bumi di Indonesia.


Ketersediaan

Call NumberLocationAvailable
T 657/23PSB lt.2 - Karya Akhir1
PenerbitJakarta: Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2023
Edisi-
SubjekGeothermal
Corporate income tax
Dispute
Non-tax state revenue
Joint Operation Contract
ISBN/ISSN-
KlasifikasiNONE
Deskripsi Fisikxiv, 191 p. : il. ; 30 cm.
Info Detail SpesifikTesis
Other Version/RelatedTidak tersedia versi lain
Lampiran BerkasTidak Ada Data

Pencarian Spesifik
Where do you want to share?