Analisis Potensi Penerapan Kebijakan Capital Charge pada Pengelolaan Barang Milik Negara (Studi Kasus pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan)

Deskripsi

Salah satu isu krusial dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) adalah tidak dipergunakannya BMN secara efisien sehingga menimbulkan kondisi BMN yang unutilized dan underutilized. Konsep capital charge dalam ranah pengelolaan aset publik dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan aset. Capital charge telah diimplementasikan pada beberapa negara antara lain Australia, Inggris, Selandia Baru, dan Kanada. Penelitian ini bertujuan menganalisis kemungkinan diterapkannya konsep capital charge pada pengelolaan BMN dan prasyarat yang harus dipenuhi untuk penerapan capital charge tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitiatif berupa studi kasus pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (DJKN). DJKN merupakan unit pemerintah yang berwenang dalam merumuskan kebijakan di bidang pengelolaan BMN, termasuk kebijakan capital charge. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep capital charge memiliki relevansi dengan konsepsi pengelolaan BMN, terutama pada optimalisasi pengelolaan BMN dengan fokus cost efficiency pada kondisi BMN yang underutilized. Berdasarkan hal tersebut, capital charge sangat mungkin untuk diterapkan di Indonesia, namun dalam implementasinya juga perlu memperhitungkan dampak fiskal dari sudut pandang penganggaran keuangan negara di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).