Tesis
Pertumbuhan ekonomi di daerah memberikan ekternalitas negatif berupa meningkatnya tingkat emisi udara/polusi disuatu wilayah. Pemerintah daerah (pemda) mempunyai peran dan tanggung jawab dalam menyediakan lingkungan udara yang berkualitas sebagai imbas dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Urusan program perlindungan lingkungan merupakan salah satu urusan wajib yang dilimpahkan dari pengurusannya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Namun sayangnya pemda memiliki keterbatasan ruang fiskal dalam membiayai program perlindungan lingkungan. Pemda mempunyai opsi pembiayaan melalui utang daerah dengan skema pinjaman ketiga sebagai salah satu alternatif pembiayaan dalam menyediakan lingkungan udara yang bersih. Beberapa pemda telah melakukan kebijakan utang daerah melalui skema pinjaman daerah. Penelitian ini menggunakan metode Staggered Difference-in-Differenceuntuk membandingkan pemda yang melakukan utang daerah dan tidak melakukan utang daerah terhadap peningkatan kualitas udara di 406 pemda dalam rentang waktu 2017 hingga 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya intervensi kebijakan utang daerah tidak berpengaruh/berhubungan siginifikan terhadap peningkatan kualitas lingkungan. Salah satu kendala yang dihadapi adalah peruntukkan utang daerah yang didominasi untuk pembiayaan organisasi pemerintan daerah seperti menutup kekurangan kas pemda.
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 061/24 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Jakarta: Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univeritas Indone 2024 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Local government Pollution Regional autonomy Local debt Local loans |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | NONE |
| Deskripsi Fisik | xi, 104 p. : il. ; 30 cm. |
| Info Detail Spesifik | Tesis |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |