Tesis
Setelah berakhirnya rezim orde baru membuat sistem pemerintahan bergeser menuju arah New Public Management (NPM). Seiring dengan implementasi NPM, pemerintah harus merancang dan mengelola organisasi termasuk ASN sebagai pelaku reformasi birokrasi. Oleh karena itu pemerintah memberlakukan regulasi dan kebijakan tentang pengembangan kompetensi ASN untuk mendorong pegawai yang unggul dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Namun seringkali tujuan organisasi berbeda dengan kepentingan pegawai. Sehingga penting untuk mendengarkan suara-suara pegawai dalam memaknai pengembangan kompetensi. Penelitian ini mengeksplorasi perspektif pegawai dalam menerima pengembangan kompetensi dan bagaimana peran pemimpin dalam praktiknya. Dengan menggunakan metode kualitatif dan mewawancarai 13 pegawai sektor publik yang diawali dengan survei eksplanatori dalam pemilihan informan. Temuan dari penelitian ini menunjukkan seringkali pengembangan kompetensi dikaitkan dengan pemenuhan kesejahteraan secara finansial. Selain itu makna lain yang menggambarkan pengembangan kompetensi masih terpinggirkan oleh prioritas lainnya. Implikasi praktisnya adalah pemerintah masih perlu mengkaji ulang kebijakan pengembangan kompetensi sehingga dalam praktiknya dapat dijalankan sesuai dengan fungsinya.
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 101/24 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok: Program Studi Pascasarjana Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Indonesia 2024 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Public policy Civil servant Competency development Employee Perspective |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | NONE |
| Deskripsi Fisik | xii, 89 p. : il. ; 30 cm. |
| Info Detail Spesifik | Tesis |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |