Logo

Pusat Sumber Belajar FEB UI

  • FAQ
  • Berita
  • Rooms
  • Bantuan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Inggris Bahasa Indonesia
  • Search
  • Google
  • Advanced Search
*sometimes there will be ads at the top, just scroll down to the results of this web
UNIVERSITAS INDONESIA
EVALUASI PENGASURANSIAN
BARANG MILIK NEGARA –
GEDUNG BANGUNAN PADA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA
TESIS
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2025
Request Access

Tesis

Evaluasi Pengasuransian Barang Milik Negara – Gedung Bangunan Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Evaluation of State Assets Insurance – Buildings at the Ministry of Law and Human Rights

Ahmad Fauzi Amrullah - ; Dwi Martani (Pembimbing/Promotor) - ; Nureni Wijayati (Penguji) - ; Tubagus Muhamad Yusuf Khudri (Penguji) - ;

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengasuransian atas Barang Milik Negara-Gedung Bangunan, dengan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dan memberikan rekomendasi kebijakan dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas proses pengasuransian atas Barang Milik Negara-Gedung Bangunan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penelitian menggunakan metode deskriptif analisis secara kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Wawancara dilakukan terhadap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan 3 (tiga) Kementerian/Lembaga lain sebagai pembanding. Selain itu, wawancara juga dilakukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku pengampu kebijakan asuransi Barang Milik Negara dan PT Asuransi Jasa Indonesia selaku perusahaan yang terlibat dalam Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengasuransian barang milik negara telah dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara. Satuan kerja yang jumlahnya cukup banyak membuat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum mampu untuk mengikutsertakan seluruh gedung bangunan satuan kerja dalam asuransi Barang Milik Negara. Terdapat masa pertanggungan yang tidak penuh selama setahun dalam periode asuransi dikarenakan adanya periode penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN berbeda setiap tahunnya. Untuk itu, proses penganggaran pengasuransian barang milik negara harus disusun dengan lebih baik dengan cara dimasukkan dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) agar selaras dengan usulan perencanaan Barang Milik Negara dalam dua tahun ke depan. Dengan demikian, anggaran asuransi dapat disiapkan lebih dini sehingga barang milik negara dapat diasuransikan secara utuh dalam satu periode pertanggungan. Perlindungan terhadap gedung bangunan negara merupakan hal mutlak karena berkaitan dengan fungsi pelayanan kepada masyarakat.


Ketersediaan

Call NumberLocationAvailable
T 046/25PSB lt.2 - Karya Akhir1
PenerbitJakarta: Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2025
Edisi-
SubjekBuilding
Insurance of state assets
Ministry of Law and Human Rights
ISBN/ISSN-
KlasifikasiNONE
Deskripsi Fisikxii, 72 p. : il. ; 30 cm.
Info Detail SpesifikTesis
Other Version/RelatedTidak tersedia versi lain
Lampiran BerkasTidak Ada Data

Pencarian Spesifik
Where do you want to share?