Mandatory Spending bidang Kesehatan: Kepatuhan Pemerintah Daerah dan Implikasinya

Deskripsi

Penelitian ini menganalisis kepatuhan dan dampak mandatory spending bidang kesehatan terhadap capaian umur harapan hidup saat lahir di tingkat kabupaten/kota di Indonesia. Menggunakan data dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Kesehatan dari tahun 2016 sampai dengan 2022 dari 508 kabupaten/kota di 34 provinsi dan metode regression discontinuity design. Hasil menunjukkan bahwa kebijakan mandatory spending bidang kesehatan tidak mempengaruhi perilaku fiskal pemerintah daerah kabupaten/kota dalam membelanjakan anggarannya di sektor kesehatan untuk memenuhi mandat 10 persen. Pemenuhan proporsi belanja kesehatan kabupaten/kota terhadap mandat 10 persen ditemukan tidak berpengaruh terhadap capaian UHH saat lahir. Disarankan agar pemerintah mempertimbangkan alternatif lain atas mekanisme penerapan mandatory spending bidang kesehatan sehingga tidak diterapkan dalam proporsi yang sama ke semua pemerintah daerah, penerapan sanksi berupa penundaan/pemotongan dana transfer umum justru dapat lebih memberatkan pemerintah daerah memenuhi anggaran dalam rangka menjalankan pelayanan publik sehingga akan lebih tepat jika pemerintah daerah yang kesulitan memenuhi mandatory spendingbidang kesehatan diberikan suatu prioritas misalkan terkait dana transfer ke daerah, dan pemerintah perlu mengembangkan instrumen lain sebagai target mandatory spending.