Tesis

Evaluasi Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Tambora)

Policy Evaluation of The Voluntary Disclosure Program for Individual Taxpayers (Case Study at KPP Pratama Jakarta Tambora)

---

Pendapatan pajak masih menjadi sumber penerimaan negara paling penting di Indonesia, yang memberikan kontribusi sekitar 80% terhadap total penerimaan negara tahun 2023. Salah satu kebijakan yang cukup populis digunakan beberapa negara untuk menggalang penerimaan negara adalah kebijakan pengampunan pajak. Indonesia telah beberapa kali melaksanakan kebijakan pengampunan pajak dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan kebijakan pengampunan pajak terakhir yang selesai dilaksanakan tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan menganalisis persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap PPS di KPP Pratama Jakarta Tambora. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif berdasarkan kerangka kriteria evaluasi OECD dalam melakukan evaluasi pelaksanaan PPS dan analisis persepsi wajib pajak terkait PPS. Data yang digunakan bersumber dari wawancara, survei, studi literatur dan data sekunder yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hasil dari penelitian menunjukkan PPS berhasil mengoptimalisasi penerimaan pajak, memperluas basis pajak, dan menciptakan kepatuhan dalam jangka pendek, namun PPS belum berhasil menciptakan kepatuhan sukarela Wajib Pajak Orang Pribadi untuk jangka panjang. Sementara itu, hasil analisis terkait persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi yang ikut serta dalam PPS menggambarkan bahwa aturan PPS telah disusun secara adil, sederhana dan mudah dipahami, serta manfaat yang diperoleh dengan ikut serta dalam PPS lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan, dan PPS berhasil meningkatkan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal yang perlu diperbaiki menurut Wajib Pajak adalah tidak efisiennya penggunaan tarif pajak PPS. Berdasarkan hasil penelitian, penulis mengharapkan ke depan Pemerintah tidak terlalu sering melaksanakan program pengampunan pajak dan sebaiknya kebijakan pengampunan pajak diiringi dengan penegakan hukum yang efektif agar tercipta kepatuhan yang berkelanjutan.

---

Ketersediaan

Call Number	Location	Available
T 561/24	PSB lt.2 - Karya Akhir	1

Penerbit	Jakarta: Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2024
Edisi	-
Subjek	Policy evaluation Individual tax payer OECD criteria
ISBN/ISSN	-
Klasifikasi	NONE
Deskripsi Fisik	xiii, 115 p.: il: 30 cm.
Info Detail Spesifik	Tesis
Other Version/Related	Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas	Tidak Ada Data