Usulan Penerapan Kebijakan Cash Receipt System (CRS) Dalam Rangka Optimalisasi Pemungutan Suara: Studi Kasus Wajib Pajak Sektor UMKM Di Indonesia
Proposed Implementation Cash Receipt System (CRS) Policy for Optimizing Tax Collection: Case Study of MSME Taxpayers in Indonesia
Pengarang:
Rakib Adesurya - ; Yulianti (Pembimbing/Promotor) - ; Nanda Ayu Wijayanti (Penguji) - ; Arifin Rosid (Penguji) -
Deskripsi
Penelitian ini mengusulkan konsep kebijakan Cash Receipt System (CRS) beserta implementasinya berdasarkan pendekatan politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum (PESTEL) terhadap lingkungan eksternal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta kerangka dari OECD (2015) dan OECD (2017) untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode analisis kualitatif deskriptif atas data dan kajian dari DJP dan hasil wawancara dari responden pegawai di DJP, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Wajib Pajak UMKM, vendor, konsultan, dan asosiasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis PESTEL, CRS layak untuk diterapkan bagi sektor UMKM di Indonesia. Akan tetapi, kebijakan CRS masih belum memenuhi prinsip Neutrality, Efficiency, dan Equity dari OECD (2015). Terkait implementasi berdasarkan OECD (2017), pemerintah Indonesia perlu menerapkan kebijakan yang tidak memberatkan Wajib Pajak bahkan memberikan benefit agar sektor UMKM di Indonesia semakin berkembang.