Makalah ini membahas periode tahun 2016 ketika pemerintah Indonesia mengumumkan amnesti pajak yang berlangsung dari Juli 2016 hingga April 2017. Kebijakan ini diambil dengan beberapa tujuan. Pertama, untuk menangani tingkat kepatuhan pajak yang rendah yang telah lama menjadi tantangan di Indonesia. Tingkat kepatuhan pajak yang rendah berakibat pada penerimaan pajak yang tidak maksimal, yang mem…
Includes bibliography and index
Penelitian ini dilakukan dengan studi empiris untuk melihat bagaimana pengaruh penghapusan pajak penjualan barang mewah minuman ringan di Indonesia sebagai bentuk kebijakan fiskal dibidang perpajakan. Minuman ringan telah menjadi obyek PPn BM sejak reformasi perpajakan tahun 1983 dan dihapuskan secara penuh mulai 1 Januari 2005. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minuman ringan inelastis terhad…
Tingkat korupsi di negara-negara Asia Tenggara cenderung tinggi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan korupsi, termasuk di bidang pajak. Secara rata-rata, rasio penerimaan pajak negara-negara Asia Tenggara cenderung rendah, dengan angka di bawah 20%. Keberhasilan pengendalian korupsi diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Penelitian ini dilakukan untuk menganalis…
Penyerapan anggaran belanja pemerintah yang tidak optimal telah mengganggu rencana kinerja kebijakan APBN terhadap perekonomian secara umum dan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan pengentasan kemiskinan yang menjadi sasaran kebijakan fiskal secara khusus. Pada tahun anggaran 2013 penyerapan belanja anggaran di Kementerian Hukum dan HAM yang bersumber dari Rupiah…
Tesis ini membahas estimasi kesenjangan penerimaan pajak (tax gap) pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Timur selama periode penelitian tahun 2010 sampai dengan 2015. Penelitian menggunakan metode mikro dengan tax audit. Data yang digunakan adalah data sekunder hasil tax audit (pemeriksaan pajak) berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar untuk tahun pajak 2010 ? 2013. Hasil penelitian menu…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh norma sosial terhadap kepatuhan PBB-P2 Provinsi DKI Jakarta, baik pengaruh langsung ataupun tidak langsung. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer dari wajib pajak PBB-P2 DKI Jakarta sejumlah 156 responden diperoleh dengan kuesioner dan data sekunder dari Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta. Analisa data menggu…
.
Ada tabel
Ada tabel
Ada tabel
Ada Tabel